KABARKENDARINEWS.COM || KENDARI – Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia (FKPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Mendesak GAKKUM KLHK untuk menindak tegas PT. Generasi Agung Perkasa Atas Pembangunan Jetty di kawasan hutan Lindung.
PT. Generasi Agung Perkasa (GAP) merupakan perusahan yang bergerak di bidang pertambangan dan telah membangun jetty bahkan saat ini telah aktif beroperasi.
Ketua Umum FKPMI SULTRA, Ardianto, SH., Mengatakan bahwa perusahaan PT. GAP sejak 23 November 2023 lalu telah beroperasi dan diduga menabrak sejumlah Peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ungkapnya
Perusahaan PT GAP menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan, sejak pembangunan terminal khusus nya (Jetty) di di desa watumbohuti kecamatan palangga Selatan, kabupaten konawe Selatan.”bebernya
“Dalam pembangunan jetty PT GAP DI duga tidak memperhatikan sejumlah peraturan perundang-undangan”
Pertama perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak Memiliki ijin Pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) karena wilayah tersebut masuk kawasan hutan mangrove yang dimana wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kedua, perusahaan PT GAP memaksakan pengoperasian jetty yang dimana jalan hauling menuju pelabuhan juga melintasi jalan umum (jalan Nasional) harus memiliki ijin Analisis dampak lalulintas (Andalalin) karena memanfaatkan jalan Umum untuk kepentingan khusus bukan Umum. Berdasarkan UU Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Lanjut kata Ardionto tentunya peristiwa ini dapat mengakibatkan keresahan masyarakat, kemudian dapat terjadi gangguan kesehatan melalui polusi, dan juga mengakibatkan kerusakan fungsi jalan dan bahaya lalu lintas, karena armada pengangkut ore nikel jenis dump truk.”ungkapnya
“Pengangkutan ore nikel seharusnya menggunakan jalan khusus. Ini sesuai regulasi mengenai jalan khusus dan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri PU nomor 11/PRT/M/2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus”.katanya
Mencermati peristiwa ini tentunya, kami dari lembaga FKPMI Sultra, tidak akan tinggal diam dan akan hal tersebut sampai tuntas.
” Iya kami dari Forum Kajian Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara bakal menggelar unjuk rasa dalam waktu dekat ini,” katanya kepada awak media Sabtu (20/04/23)
Sementara pihak PT. GAP belum dapat di konfirmasi, Awak media ini masih berusaha melakukan Konfirmasi terkait dengan hal tersebut
Kendati demikian Media ini tetap memberikan hak jawab bagi pihak terkait bila mana nanti telah terkonfirmasi, demikian (H)