KABARKENDARINEWS.COM || KENDARI – Dalam momentum dirgahayu provinsi Sulawesi Tenggara (sultra) yang ke 60 tentunya Umur yang sudah sangat dewasa untuk kemajuan daerah, di tambah lagi dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah.
Sulawesi tenggara pula menjadi sentrum kekayaan sumberdaya alam bahkan menempati urutan pertama perihal potensi cadangan nickel di dunia
Potensi nikel mestinya menjadi kekayaan alam daerah yg mampu membawa kesejahteraan sekitarnya. Realitanya hingga tahun 2023 akhir, justru daerah lingkar tambang yg menjadi daerah dengan kategori kemiskinan ekstrim. Lantas, kemanakah royalti pertambangan nikel tersebut? bukan kah harusnya menjadi sumber anggaran membangun kesejahteraan?.
Sebenarnya Pemerintah juga sudah berupaya memaksimalkan potensi nikel untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hanya saja dalam prosesnya ternyata dimanfaatkan oleh mafia – mafia tambang yang berasal tidak hanya dari korporasi tambang, bahkan juga melibatkan birokrasi dan juga oknum aparat penegak hukum.
Lantas, jika kebocoran royalti tambang ini tidak dikendalikan, maka akankah masyarakat hanya sekedar disajikan debu dari hilir mudik pertambangan nikel? Akankah kita hanya memberikan kemewahan pelayanan kepada para investor baik sejak dia berinvestasi hingga dia menikmati hasil tambangnya?.
Bukankah tidak adil jika kita hanya mengistimewakan perlakuan kepada satu pihak saja? Pada akhirnya, nurani dan moral hazard pemerintah akan menjawab potensi nikel di Bumi Anoa ini, entah ini menjadi berkah atau kah bencana bagi Daerah?
Padahal kurang lebih 80 persen masyarakat lingkar tambang secara kultur maupun geografis masyarakat sangat memiliki ketergantungan hidup pada penghasilan kekayaan sumber daya Alam.
Sayangnya dengan di bukanya investasi di daerah ini berimplikasi terhadap kelestarian lingkungan. hal ini dapat di lihat dari tercemarnya perairan lingkar tambang sehingga merusak ekosistem laut yang pada akhirnya para pencari nafkah di perairan tidak mampu lagi menopang kebutuhan hidupnya
Selain itu dengan gundulnya hutan memberikan dampak negative terhadap lahan perkebunan di sekitar tambang, apalagi ketika mmasuki musim penghujan dimana terjadi genangan air termasuk di lahan perkebunan yang pada akhirnya menjadikan tanaman gagal panen
Dalam pengelolaan sumber daya alam di sultra pun kerap menyisihkan luka bagi masyarakat setempat bahkan adu domba yang mengakibatkan terjadinya konflik horizontal,Konflik tenurial antara Investor (Perusahaan) dan warga maupun Warga Dan pemerintah.
Seharusnya pemerintah lebih peka dalam melihat kehidupan sosial masyarakat yang di dukung dengan pengambilan kebijakan terhadap para pelaku investor di daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Oleh : Awaludin Silsillah
(Red/H//A)