KABARKENDARINEWS.COM || JAKARTA – Himpunan Pemuda Mahasiwa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara – Jakarta (HPMPH Sultra – Jakarta). menggelar Aksi Jilid II HPMPH SULTRA-JAKARTA di depan Markas besar kapolisian Republik indonesia. Mereka meminta kepada KAPOLRI bapak Listyo sigit prabowo untuk mencopot jabatan kapolres kolaka utara. Senin (10/06/24).
Mereka melakukan aksi jilid II karena jilid pertama belum sama sekali ada tanggapan atau di proses oleh KAPOLRI.
Dalam orasinya di depan gedung Mabes Polri Muh Hidayat mendesak agar Kapolres kolaka utara inisial (A) dicopot dari jabatannya.
Penanggung jawab aksi Jiliid II, Muh hidayat, dalam peress releasenya yang masuk ke redaksi hari ini. mengatakan bahwa kapolres kolaka utara diduga telah mencoreng institut polri atas dugaan keterlibatannya dalam grativikasi disektor pertambangan serta mengabaikan tugas dan wewenangnya sebagai kapolres dalam menumpas tambang ilegal di kolaka utara.” terang Muh hidayat.
Jika tidak ada respon sama sekali dari KAPOLRI untuk mencopot Kapolres kolaka utara. HPMPH SULTRA JAKARTA akan melakukan aksi berjilid jilid dan membawa masa aksi yang lebih banyak dari sebelumanya,” ucap Muh hidayat dalam orasinya.
Oleh karena itu besar harapan mereka agar kapolres kolaka utara Inisial A segera dicopot dari jabatannya
Selain itu, mereka juga berharap Bareskrim Mabes polri memeriksa kapolres kolaka utara terkait dugaan penerimaan dana koordinasi dari penambang ilegal ditanjung berlian kec.Batu putih kolaka utara.
“Segera copot Kapolres kolaka utara, kalau tidak di copot maka kami tak segan membawa masa aksi yang lebih banyak untuk memberitahukan kepada kapolri bahwa kapolres kolaka utara mengabaikan tugas dan wewenangnya sebagai kapolres kolaka utara ” teriak Muh.hidayat dalam orasinya
Lebih lanjut, Muh hidayat mengatakan saat di temui media bahwa kapolres kolaka utara telah membiarkan para penambang ilegal melakukan pertambangan tanpa izin. Kapolres Kolaka utara melepaskan dan membiarkan pertambangan ilegal itu di karenakan mereka mendapat dana koordinasi dari pihak tambang ilegal di kolaka utara. Maka dari itu, kami berharap Bareskrim mabes polri harus turun tangan periksa Kapolres kolaka utara,”Tambahnya
Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi maka akan ada aksi jilid tiga yang massanya jauh lebih dari pada sekarang dan saya akan duduki Mabes polri .”Tegas Muh hidayat
Sementara itu, Kapolres Kolaka utara untuk dikonfirmasi. Awak media ini tidak memiliki akses, kendati demikian awak media ini akan berusaha melakukan konfirmasi. Bila mana nanti telah berhasil terkonfirmasi media ini tetap memberikan hak jawab bagi pihak terkait sehingga pemberitaan tetap berimbang, demikian (H)