KONAWE – Kades Lakomea Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Diduga melakukan Pemotongan/ sunat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023
Hal ini dikatakan oleh Randy selaku Divisi Invetigasi LIPAN Sultra. Berdasarkan hasil Investigasi dan Konfirmasi serta Klarifikasi yang di lakukan bersama Tim Investigasi kepada sejumlah warga Desa Lakomea. Bahwa diduga telah terjadi Pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa sebesar Rp. 50,000
Dari hasil Konfirmasi kami ke Masyarakat Desa Lakomea belum lama ini. Kami mendapatkan Informasi bahwa BLT Warga Desa Lakomea diduga telah di sunat.
” berdasarkan informasi dan pengakuan dari Warga Desa Lakomea bahwa Terjadi Pemotongan BLT-Dana Desa sebesar Rp.50.000 “ungkap Randy
Selain itu Randy juga menyoroti soal kriteria Penerima manfaat yang menurutnya ada kejanggalan.
” Pemotongan BLT ini bagian dari Penyelewengan dan terindikasi Korupsi dan kami juga menduga Pemerintah Desa serta Panitia Tim 7 diduga tidak menjalankan aturan sesuai Kriteria Calon Penerima Manfaat” ujar Randy.
Kendati demikian. Randy mengakui pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada Kades Lakomea ibu Suriyani.
” Namun setelah Kami Konfirmasi Kepada Kepala Desa Lakomea justru dia mengatakan bahwa Itu kesepakatan dari Penerima Manfaat untuk Biaya Dan Lain untuk Biaya Liburan Warga menyambut Tahun Baru 2024 nantinya ujar Kepala Desa Lakomea Ibu Suriyani.” ungkap Randy setelah mengkonfirmasi Kepala Desa Lakomea
Untuk diketahui. Permendes PDTT No.13 Tahun 2023 Pasal 2 Tentang Kriteria Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di antaranya sbb :
1. Kehilangan mata pencaharian;
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/dan atau difabel;
3. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH); atau
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
5.Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga Miskin Ekstrim
Dasar hukum penentuan BLT DD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam kriteria umum penentuan KPM BLT Hd Tahun 2024 harus memperhatikan beberapa ketentuan sesuai PMK
Namun kata Randy. Dari peraturan yang sudah jelas dalam PERMEDES,PMK ini tidak di Jalankan sesuai Ketentuanya yang Layak mendapatkan BLT-Dana Desa berdasarkan Kriteria disebutkan tidak dimasukan dalam daftar Penerima BLT-Dana Desa Lakomea malah yang terjadi sebaliknya.”katanya
Lebih lanjut Randy menambahkan BLT-Dana Desa adalah salah satu skala Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2024 Tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrim. Akan tetapi Kades Lakomea diduga telah menyalahi dan menabrak aturan tersebut.
Oleh karena itu Randy menegaskan kami dari Lembaga DPD-LIPAN SULTRA meminta pihak Kejaksaan Negeri Konawe Untuk memanggil dan Memeriksa Kepala Desa atas dugaan Pemotongan BLT Dana Desa serta Pengurangan Penerima manfaat yang diduga menabrak aturan,”Pungkasnya
Notes : Apa bila dalam pemberitaan ini terdapat salah kata atau pihak pihak lain ingin memberikan hak koreksinya silahkan menghubungi kontak redaksi media ini.