KABARKENDARINEWS.COM, KENDARI – Penjabat (Pj) Walikota Kendari, Muhammad Yusuf yang dilantik tertanggal 27 Desember 2023 lalu tentu menaruh harapan agar tata kelola pemerintahan di Kota Kendari menjadi lebih baik dan sebisa mungkin untuk tidak terhindar dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.
Namun, naasnya, baru-baru ini terjadi sesuatu peristiwa yang sangat mengejutkan yang diungkapkan oleh Pansus DPRD Kota Kendari bahwa terdapat beberapa ketimpangan dalam pengelolaan proyek yang ditaksir berjumlah milyaran rupiah dan tidak ada dalam APBD tahun 2024.
Dedi Walengke, Koordinator Konsorsium Pemuda dan Mahasiswa (KPM) Sulawesi Tenggara (Sultra), mengatakan bahwa beberapa proyek tersebut sama sekali tidak termuat dalam nomenklatur APBD Kota Kendari Tahun 2024. Selasa (16/07/24)
“Proyek tersebut diantaranya adalah pembangunan pelestarian eks MTQ Kendari senilai 26,7 miliar. Kemudian pansus juga menemukan proyek pembangunan jalan kota yang menelan anggaran sebesar 21 miliar di dinas PU kota Kendari. Ada juga biaya check up atau pemeriksaan kesehatan Kepala Daerah yang dalam dokumen awal hanya 10 juta, lalu berubah menjadi 500 juta rupiah”, ucap Dewa Sultra julukan dedi walengke, Kamis (11/07/2024).
Lebih lanjut kata Dedi Pansus Dewan juga menemukan adanya belanja modal untuk pembangunan kantor Dinas kesehatan sebesar 4,4 miliar rupiah tidak ada dalam APBD 2024.
Dengan demikian, Dedi menilai, bahwa temuan tersebut adalah tindakan Pj Walikota Kendari yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam merencanakan pengelolaan APBD kota Kendari tahun 2024. Tindakan Pj Walikota Kendari itu juga dianggap mengkebiri hak – hak DPRD selaku lembaga yang memiliki fungsi budgeting atau anggaran.
“Penyalahgunaan wewenang oleh Pj Walikota Kendari telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan memicu ketidak harmonisan antara Pemerintah Kota sebagai lembaga eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif”, tegasnya
Untuk itu, Dedi menduga bahwa dalam penetapan APBD siluman tersebut berpotensi mengarah pada praktik KKN. Olehnya itu, pihaknya bakal Menggelar Aksi Demonstrasi dengan tuntutan :
1. Mendagri melalui Pj Gubernur untuk mencopot Pj Walikota Kendari kerena telah menciptakan kegaduhan dalam pengelolaan pemerintahan kota Kendari. Juga berdasarkan temuan pansus DPRD kota Kendari bahwa banyak proyek yang tidak tertuang dalam APBD tahun anggaran 2024.
2. Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Pj Walikota Kendari yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam merencanakan pengelolaan APBD kota Kendari yang disinyalir berorientas pada praktek KKN dalam pengelolaan APBD 2024.
Selanjutnya, terkait tanggapan pihak wali kota kendari, awak media ini masih sementara berusaha mengkonfirmasi terkait dengan hal tersebut, bila mana telah terkonfirmasi media ini tetap memberikan hak jawabnya (H/red)